Home » Advertorial » Kaltara Butuh Sekprov yang Bisa Bekerjasama dan Berlari Kencang

Kaltara Butuh Sekprov yang Bisa Bekerjasama dan Berlari Kencang

Kaltara Butuh Sekprov yang Bisa  Bekerjasama dan Berlari Kencang
ASSESMENT : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Assesment Calon Sekretaris Provinsi Kaltara di Assesment Center PKP2A I LAN Bandung, Rabu (11/7).

BANDUNG - Selain untuk mencari seorang pengampu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yaitu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), proses seleksi terbuka maupun assesment dan tahapan lainnya yang sementara ini berjalan, juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN), utamanya Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Kaltara.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka pelaksanaan assesment bagi para pelamar yang mengikuti seleksi JPT Madya atau calon Sekprov Kaltara di Assesment Center Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung, Rabu (11/7).
Kepada para peserta seleksi terbuka calon Sekprov Provinsi Kaltara yang mengikuti assesment, Gubernur berpesan, dirinya tidak menuntut Sekprov yang terpilih nanti terlampau ideal. Namun setidaknya, bisa bersikap baik, punya kompetensi, serta mau bekerja sama dan ‘berlari kencang’. “Di dunia ini tak ada manusia yang sempurna. Namun setidaknya memiliki sikap dan kelayakan. Yang terpenting bisa bekerja sama. Setia dan Jangan lupa bahwa ada pejabat yang mengangkatnya,” ungkap Gubernur di depan 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melamar sebagai calon Sekprov Kaltara.
Lebih jauh Irianto mengatakan, pelaksanaan assesment sendiri dilakukan selama dua hari. Mulai Rabu (11/7) hingga 12 Juli (hari ini, Red). “Kegiatan ini sasarannya adalah memetakan kompetensi manajerial dalam rangkaian seleksi terbuka calon Sekprov Kaltara,” kata Irianto.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi PKP2A I LAN Bandung yang telah memfasilitasi Pemprov Kaltara dalam memberikan gambaran potensi dan kompetensi seseorang untuk menduduki sebuah jabatan strategis di Pemprov Kaltara. “Upaya terbaiknya dilakukan lewat meminimalisir subjektivitas penilaian. Di mana penilaian terhadap 1 orang calon JPT Madya dilakukan oleh lebih dari 1 asesor,” urai Irianto.
Assesment sendiri, menurut Gubernur merupakan salah satu instrumen yang diamanahkan Undang-Undang ASN. “Saya sengaja hadir langsung di sini, untuk mengetahui pelaksanaan assessment. Karena yang akan terpilih nanti harus bekerja sama dengan gubernur,” ujarnya.
Ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Irianto terhadap pengembangan jalannya roda pemerintahan di Kaltara. “Saya tahu kemampuan dari tiap peserta, sikap perilaku dan apa yang dikerjakan selama ini. Tapi, untuk memenuhi syarat undang-undang, maka dilakukanlah kegiatan ini. Dulu, pengangkatan Sekprov cukup usulan gubernur kepada Mendagri. Dan, biasanya hanya dalam 1 sampai 2 minggu sudah terbit SK pengangkatannya. Tapi sekarang tidak,” ucap Irianto.
Dari 16 orang ini, jelasnya, nantinya ditetapkan 3 orang yang dapat diusulkan. Dalam penentuannya, juga turut dipertimbangkan rekomendasi dari Komisi ASN. “Yang diusulkan 3 orang. Kecuali ada diskresi, boleh mengajukan 1 orang saja. Ingat, jabatan ini hanya ada satu orang yang ditetapkan. Hasil tes ini tidak mutlak, karena nilai yang dihasilkan hanya alat ukur. Karena, ada orang secara akademik bagus tapi perilakunya sulit diterima. Begitu juga sebaliknya,” urai Irianto. 



Lazada Indonesia