Home » Utama » Raperda RTRW Masuk Tahap Asistensi BIG

Raperda RTRW Masuk Tahap Asistensi BIG

TARAKAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan yang tengah menjalani proses revisi memasuki tahap asistenis dari Badan Informsi Geospasial (BIG).
Kepala Seksi Tata Ruang, Dinas Perencanaan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan Evidiani mengatakan, proses revisi perda tata ruang agar sedikit berbeda dengan revisi perda yang lainnya. Revisi perda RTRW hingga disahkan menjadi peraturan daerah (perda) memiliki proses yang cukup panjang.
“Agak ribet kalau revisi perda tata ruang,” ujarnya kepada Koran Kaltara.
Evi sapaan akrabnya mengatakan, proses revisi terlebih dahulu melalui peninjauan kembali (PK) dan harus memenuhi batas minimum. Jika hal ini tidak memenuhi, maka revisi tidak dapat dilaksanakan, meski ketentuannya Perda RTRW harus dilakukan revisi lima tahun sekali.
“Kalau Perdanya masih sesuai kan tidak perlu revisi,”ungkapnya.
Dari hasil PK, Perda RTRW memenuhi untuk dilakukan revisi dan telah memamsuki tahap pemetaan dasar dan tematik. Diakuinya dalam penyusunan pemetaan dasar dan tematik cukup menyita waktu yang cukup panjang. Secara teknis, pengajuan peta dasar dan tematik akan dikoreksi secara detail oleh pihak BIG. Selain itu jarak tempuh juga menjadi alasan utama.
“Proses asistensi di BIG itu yang agak ribet mas, ini kan masalah peta jadi harus teliti, salah sedikit di coret lagi pihak BIG,”tuturnya.
Ia mengklaim, hingga saat ini proses asistensi telah memasuki tahap akhir dan berharap dalam waktu dekat rekomendasi itu akan keluar. Rekomendasi dari BIG akan menjad dasar untuk meminta rekomendasi ke Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) lalu berpindah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Sembari menunggu asistensi dari BIG, pihaknya juga menyusun sejumlah materi yang dianggap substansi yang akan didiskusikan di lembaga legislatif.
Melihat kondisi sekarang, isu-isu yang paling krusial serta masukan dari masyarakat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kerap digaungkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua aspirasi masyarakat wajib diterima dan di pertimbangkan. Aspirasi itulah nantinya yang akan menjadi materi dalam penyusunan Raperda RTRW.
“Normatifnya kan untuk RTH publik minimal 20 persen dan privat 20 persen,” ucapnya. 



Lazada Indonesia