Home » Headline » Daerah Hadapi Rasionalisasi Anggaran

Daerah Hadapi Rasionalisasi Anggaran

Daerah Hadapi Rasionalisasi Anggaran

TANJUNG SELOR – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 9 Juli lalu memastikan tidak akan merubah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Hal ini dikarenakan, postur APBN dinilai cukup baik dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Selain itu, nilai defisit dipandang lebih kecil dari yang diasumsikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Utara (Kaltara), Ahmad Sapriannoor melalui Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung, Jomansyah menjelaskan, secara teknis kebijakan ini menjadi rambu-rambu bagi daerah untuk siap melaksanakan rasionalisasi anggaran kembali. Hal ini dikarenakan, daerah dipastikan tidak mendapat tambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Jadi kalau APBN tidak ada perubahan di tahun 2018, dampaknya adalah dana bagi hasil yang diterima daerah tetap menggunakan data 2018 awal. Sehingga dipastikan tidak ada penambahan,” terang Jomansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/7).
Rasionalisasi anggaran, dinilai menjadi solusi terbaik untuk menjaga stabilitas postur APBD. Adapun implikasi yang harus dirasakan, peluang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penambahan anggaran dan kegiatan menjadi lebih kecil.
“Keadaan ini mempengaruhi bagi OPD yang hendak menambah anggaran dan kegiatannya. Hal tersebut tidak bisa diakomodir karena tidak adanya tambahan dana perimbangan yang masuk,” ulas Jomansyah.
Lebih lanjut, keadaan ini menurutnya tidak terjadi di tahun lalu, sehingga pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait strategi keuangan yang akan diambil pihak pimpinan dan juga kepala daerah untuk menyongsong semester II tahun 2018. Namun apabila menyinggung rasionalisasi, setidaknya hal tersebut bukan menjadi hal yang biasa. Karena di awal tahun 2018 sendiri, sudah ada penerapannya untuk mendukung realisasi program sesuai visi dan misi Kepala Daerah.
“Rasionalisasi belanja secara nasional memang terjadi di semua daerah karena persoalan defisit anggaran. Penyesuaian sangat diperlukan untuk menjaga postur APBD dan itu sudah diterapkan di setiap SKPD. Sebelumnya Pak Gubernur juga sudah sempat merasionalisasi belanja BBM dari eselon III sampai IV, rasionalisasi belanja pakaian dinas, alat tulis kantor dan lainnya,” tutup Jomansyah.



Lazada Indonesia