Home » Utama » Bupati Bingung Usulan Fraksi Demokrasi Pembangunan

Bupati Bingung Usulan Fraksi Demokrasi Pembangunan

Bupati Bingung Usulan  Fraksi Demokrasi Pembangunan
SUASANA sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi partai, Rabu (11/7).

NUNUKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengelar paripurna kelima masa sidang ke II tahun pertama, sekitar pukul 13.00 Wita, Rabu (11/7). Paripurna mengagendakan Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Penananggungjawaban (LKPj) akhir tahun 2017, yang disampaikan Jumat (6/7) lalu.
Dihadapan 17 anggota dewan yang hadir, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid tampak hadir dalam jawaban fraksi tersebut.
Sebelumnya, ada beberapa LKPj yang dibacakan. Diantaranya, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD.
Satu persatu juru bicara fraksi partai masing-masing menyampaikan usulan dalam Pandangan Umum atas LKPj Bupati tahun 2017 tersebut. Ada yang menyetujui, ada pula yang meminta agar ditinjau ulang karena masih banyak proyek pemrintah dan utang pemerintah yang belum terbayarkan.
Namun dari semua usulan, ada satu usulan yang mengejutkan dan membuat binggung Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid. Dimana, Fraksi Partai Demokrasi Pembangunan melalui juru bicaranya Lewi SE mengatakan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan, maka diperlukan keterpaduan dan singkronisasi pemerintah yang transparan. Kemudian Fraksi Demoraksi Pembangunan mengingatkan Bupati agar segera melunaskan utang pemerintah agar tidak menggangu anggaran di tahun berikutnya.
Terakhir, Lewi mengingatkan bahwa beberapa minggu terakhir ini banyak terjadi kecelakaan laut yang menelan korban jiwa. Salah satunya kecelakaan yang terjadi di Perairan Sebatik.
“Dimana TKI yang pulang melalui jalur yang tidak resmi. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua. Dimana terjadi kecelakaan yang kesekian kalinya,” terangnya dalam PU Fraksi Demokrasi Pembangunan, Rabu (11/7) kemarin.
Dia meminta agar instansi terkait dapat menjalankan fungsi dan kewenngannya dengan benar. Lalu, Fraksi Demokrasi Pembangunan mengusulkan pemerintah menolak deportasi yang berimbas negatif bagi masyarakat di Nunukan. Dan segera bersurat kepada Pemerintah Pusat untuk menangani masalah TKI ilegal dengan tepat.
Mendengar usulan itu, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura saat dijumpai Koran Kaltara usai paripurna, mengatakan masih bingung dengan usulan Fraksi Demokrasi Pembangunan.
“Itu juga masih saya binggung. Maksudnya seperti apa? Sebenarnya kan masalah deportasi kan memang Warga Negara Indonesia. Sudah sangat jelas di Undang-Undang kita wajib melindungi seluruh WNI. Saya kurang paham tadi, apa arti menolak deportasi,” tegasnya.
Mengenai utang ratusan juta di RSUD, menurut dia, hal itu tidak akan mempengaruhi APBD. “Karena kita juga tidak punya dasar untuk membayarkan TKI ini. Sehingga, Nunukan sampai detik ini masih punya hutang sekitar Rp600 juta ke RSUD Nunukan akibat TKI. Tapi dari beberapa OPD terkait dan bersurat ke Kementerian. Sampai detik ini juga ada yang bilang akan dibayarkan dan ada yang bilang tidak dapat dibayarkan,” terangnya. 



Lazada Indonesia