Home » Headline » Jalan Poros Malinau-Long Midang Butuh Rp44 Triliun

Jalan Poros Malinau-Long Midang Butuh Rp44 Triliun

Jalan Poros  Malinau-Long  Midang Butuh  Rp44 Triliun
KUNJUNGAN : Kendaraan Tim Kawasan Proyek Startegis Nasional didampingi PUPR Malinau dan Provinsi saat meninjau ruas jalan poros perbatasan Malinau-Long Midang.

MALINAU – Antara Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pusat terus berupaya mengentaskan persoalan di kawasan perbatasan, terutama dalam pemenuhan infrastruktur penghubung. Salah satunya, pengerjaan akses jalan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 202 kilometer, yang ditargetkan akan difungsionalkan pada tahun 2019 mendatang.
Saat ini pengerjaannya sedang berproses. Hal itu terlihat berdasarkan pantauan Koran Kaltara saat bersama tim Kawasan Proyek Startegis Nasional yang dipimpin oleh Subagyo Ces bersama rombongan, pekan lalu.
Dalam pengerjaannya, jalan-jalan di perbatasan tersebut memang memiliki kategori masing-masing. Baik yang berupa pembukaan lahan hutan maupun melanjutkan progres pembangunan pada tahun sebelumnya.
Seperti yang ada di ruas jalan Malinau Kota menuju desa Semamu, Kecamatan Mentarang Hulu. Jalan tersebut, terbilang masih dalam kategori tanah bahkan terdapat beberapa anak sungai yang membutuhkan beberapa jembatan. Begitu pula sebaliknya, dari arah Desa Semamu hingga Long Bawan-Long Midang tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Malinau, Ernes Silvanus mengatakan bahwa pengerjaan dari Malinau menuju Desa Semamu, hingga Long Bawan tersebut sedang dalam tahap pengerjaan. Dalam pengerjaan tersebut memang membutuhkan beberapa jembatan agar dapat dilintasi baik pengendara roda dua maupun roda empat khusus yaitu mobil gardan.
“Meski tim hanya sampai di gunung ES dan bukit cinta itu. Mereka sudah bisa menilai bagaimana membangun akses di kawasan perbatasan terutama di daerah Malinau jalur perbatasannya,” terang Ernes, saat ditemui di Kantor PUPR Perkim, Rabu (1/8).
Secara hitungan normal, Ernes menyebutkan untuk pembangunan jalan poros dari kawasan Malinau hingga menembus long Midang (Krayan) membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disebabkan dilihat dari segi pengerjaan yang memiliki medan cukup terjal dan lain sebagainya. “Kalau perhitungan normalnya untuk membangun poros jalan hingga sempurna dibutuhkan Rp44 Triliun dan angka itu sangat luar biasa,” sebut dia.
Lanjut dia, meski anggaran yang akan dikeluarkan begitu fantastis tersebut tidak menutup kemungkinan akan secepatnya terealisasikan. Akan tetapi, membutuhkan pembangunan secara bertahap. “Tidak menutup kemungkinan segera terlaksana. Tapi dilakukan secara bertahap. Hal terpenting adalah jalan itu tembus dan bisa dirasakan oleh masyarakat di pedalaman dan perbatasan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Perkim Malinau Tomy Labo mengatakan bahwa target penanganan jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan nasional tersebut tetap berjalan. Apalagi, dengan koordinasi yang terus dilakukan saat ini. “Kita terus melaksanakan koordinasi dan membantu serta memberikan masukan kepada BPJN dalam rangka pengunaan pembangunan jalan nasioanl itu,” ungkapnya.
Paling tidak, kata dia, ruas-ruas jalan nasional tersebut dapat difungsionalkan. Meski pada prinsipnya di beberapa ruas jalan memang membutuhkan sarana dan prasrana lainnya seperti jembatan tersebut. “Memang sangat membutuhkan jembatan. Disamping itu juga ada beberapa ruas jalan yang mengabungkan antara ruas jalan kabupaten dan jalan nasional,” jelasnya.
Terkait status jalan yang dibangun oleh APBD, kata dia, memang ada yang diserahkan untuk menjadi ruas jalan nasional. Yakni ruas Jalan Long Nawang dan Data Dian. Sedangkan ruas jalan dalam kota, seperti jalan menuju Loreh Kecamatan Malinau Selatan Hulu juga diserahkan menjadi ruas jalan nasional. “Karena jalan itu juga menuju pujungan sehingga bisa dikelola oleh APBN nantinya,” katanya.
Bahkan kata dia, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan penandatanganan MoU dengan BPJN XII Balikpapan untuk menyerahkan beberapa ruas jalan tersebut. “Jadi ruas jalan yang dibangun hibah lahan eks perusahaan yang dilimpahkan ke kabupaten. Nanti diserahkan ke APBN untuk skema pembangunannya,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia