Home » Utama » Desa Minim Fasilitas, Warga Kota yang Banyak Mengeluh

Desa Minim Fasilitas, Warga Kota yang Banyak Mengeluh

TANA TIDUNG - Bupati, Undunsyah dalam peringatan Hari Ulang tahun (HUT) Kabupaten Tana Tidung (KTT) mengatakan bahwa pemerintah tetap terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya meski terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Bupati, Undunsyah mengatakan, masyarakat yang ada di Desa Bandan Bikis, Menjelutung sampai Desa Bebatu Kebun termasuk Desa Bebatu Supa, Sengkong di Kecamatan Sesayap Hilir sangat minim fasilitas lantaran sulitnya proses pembangunan di kawasan mereka akan tetapi masyarakat disana jarang mengeluh dan dianggap bersyukur.
“Justru yang lebih banyak mengeluh di kawasan perkotaan seperti di Ibukota Kabupaten, Tideng Pale padahal kawasan pesisir sangata minim fasilitas mulai dari ketersediaan air bersih, kelistrikan karena sulitnya akses masuk ke kawasan mereka makanya pembangunan terasa lamban disana, tapi masyarakat disana tetap bersyukur dengan melakukan pembandingan sebelum dimekarkannya KTT,” ujarnya.
Pemerintah sendiri bukannya menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan khususnya di pesisir akan tetapi proses status lahan yang belum clean and clear jika ditilik dari kepemilikan lahan dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang mengantongi ijin beroperasinya perusahaan dari pemerintah pusat mulai dari PT. Inhutani Lestari, PT. Adindo Hutani Lestari serta PT.Intracawood Manufacturing sehingga proses tukar guling alias ijin pinjam pakai bukan lah hal yang mudah bagi pemerintah melakukannya.
“Untuk proses ijin pinjam pakai membangun akses jalan ataupun untuk membangun fasilitas lainnya dibutuhkan waaktu dua sampai tiga tahun dan ini belum termasuk pelepasan lahan (incluve) makanya proses pembangunan di KTT yang hampir sepertiga kawasan dikuasai perusahaan besar tadi dan sebagian lahannya terdiri dari kawasan perairan, selayaknya ini diketahui dengan pasti oleh masyarakat supaya tidak menduga, menganggap pemerintah yang macam-macam dan hanya berdiam diri tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Masyarakat pesisir yang saat ini hanya menikmati layanan listrik tidak maksimal malahan diketahui hanya 6 jam saja jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang menikmati penerangan selama 24 jama penuh, ketersediaan air bersih dan belum termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang dianggap lengkap untuk Ibukota Kabupaten tapi tidak berlaku bagi masyarakat pesisir yang harus bersusah payah mendapatkan layanannya apalagi layanan kesehatan, belum lagi layanan akses jalan darat yang belum tembus ke pesisir memang masih menyulitkan masyarakat pesisir yang masih harus berkutat dengan layanan transportasi laut ketika akan beraktivitas .
“Jika dibandingkan masyarakat perkotaan harusnya masyarakat perkotaan lebih bersyukur dengan segala fasilitas yang jauh lebih lengkap tersedia jika dibandingkan dengan masyarakat pesisir akan tetapi yang lebih sering didengar keluhannya justru dari perkotaan, pemerintah sendiri tidak berdiam diri dengan target pembangunan akan dilakukan menyeluruh, merata, adil baik perkotaan sampai pedesaan, pemerintah sangat berharap masyarakat mengerti akan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah jadi sekarang ini selain persoalan lahan juga anggaran dimana pemerintah dalam Tahun 2018 hanya mengelola kurang dari Rp 700 Milyar, jumlah ini jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya bisa diatas Rp 1 Triliun lebih,” pintanya. 



Lazada Indonesia