Home » Patroli » PH Novel Minta BPN Terapkan Pembatalan Sertifikat

PH Novel Minta BPN Terapkan Pembatalan Sertifikat

TARAKAN – Kuasa hukum Sukmawati sebagai tergugat dalam gugatan perdata sertifikat tanah di Jalan Mulawarman, depan SPBU yang juga menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan sebagai turut tergugat menyatakan bahwa sertifikat tanah miliknya sah, meski sudah dinyatakan Majelis Hakim palsu dan harus dibatalkan.
Novel Oemar Machtoeb sebagai penggugat, melalui kuasa hukumnya, Fransisco Soarez Pati menuturkan dari dua gugatan perdata yang diajukannya, salah satunya menganggap para tergugat melakukan perlawanan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata, karena perbuatan tergugat menggunakan dokumen palsu dalam Peninjauan Kembali (PK) membawa kerugian pada orang lain.
“Itulah yang kita gugat. Standing posisi para tergugat sama, hanya substansi materinya yang berbeda. Saksi ahli, DR Hasni yang kita hadirkan menerangkan bahwa putusan PK yang mana oleh putusan pidana menyatakan bukti yang diajukan PK itu palsu, maka hak kepemilikannya, siapapun yang ada di dalam itu batal demi hukum, tidak sah,” kata Fransisco saat dikonfirmasi usai persidangan.
Putusan PK yang memenangkan Sukmawati, dengan dokumen sertifikat tanah yang kemudian dinyatakan putusan PK pidana adalah dokumen palsu seharusnya sudah bisa menganulir BPN untuk mencabut sertifikat yang sudah dikeluarkannya.
Fransisco pun mengungkapkan, Sukmawati sudah menjalankan hukuman pidana 6 bulan penjara atas putusan pidana yang menyatakan ia bersalah menggunakan dokumen palsu untuk menerbitkan sertifikat.
“Dokumen itu sudah terbukti prosesnya palsu, kemudian diajukan kembali sebagai alat bukti di persidangan. Menurut ahli agraria (pertanahan) Hasni ini, alat bukti itu tidak sah. Artinya, alat bukti yang dia ajukan sudah terbukti palsu dalam pembuktian perkara pidana dan cacat hukum,” tandasnya.
Menurutnya, dokumen apapun bisa diajukan sebagai alat bukti tetapi tetap dianggap tidak sah jika sudah ada putusan incracht dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa dokumen tersebut palsu. Apapun itu, kata Fransisco seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan tetap dianggap tidak sah, dianggap kertas biasa karena sudah dianggap kedaluarsa karena tidak ada pengurusan hak lanjutan, sesuai yang diamanatkan dalam Undang undang No. 11 tahun 2016.
Dalam keterangan ahli pun, sudah menerangkan pendapatnya mengenai dokumen yang kadaluarsa tersebut. Bahkan, soal warkah sebagai bahan pembuatan sertifikat yang seharusnya ada di bagian arsip BPN juga turut disinggung ahli dalam keterangannya di persidangan.
“Warkah tidak boleh dibawa kemana-mana oleh perorangan. Kalau ada perorangan yang membawa warkah, berarti diduga sertifikat itu bodong. Faktanya Sukmawati bawa kemana-mana warkahnya,” tegasnya.
Ia pun kembali menegaskan BPN Tarakan yang seharusnya menerapkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), untuk mencabut sertifikat tanah atas nama Sukmawati yang sudah dinyatakan palsu dalam perkara pidana.
“Itu wajib hukumnya dilaksanakan dan tidak ada tawar menawar lagi. Perilaku BPN Provinsi dan BPN Tarakan ini malah tidak pernah menindaklanjuti dan inilah yang menurut ahli sebagai proses pembiaran,” tandasnya.
Terpisah, kuasa hukum BPN, Lena saat dikonfirmasi terkait proses persidangan dan keterangan ahli yang menerangkan kewajibannya mencabut sertifikat yang sudah dinyatakan Hakim Pidana menggunakan dokumen palsu, enggan menjawab.
“Saya tidak bisa berkomentar, karena yang punya hak bicara hanya atasan saya,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dianggap sudah menerbitkan sertifikat tanah berdasarkan dokumen palsu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi turut tergugat, Sukmawati dan ada 25 orang lainnya dalam gugatan perdata yang dilayangkan salah satu warga Tarakan, Novel Oemar Machtoeb ke Pengadilan Negeri Tarakan.
Untuk diketahui, Sukmawati sebagai tergugat sudah menjadi terpidana dan dalam putusan pidananya di Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 



Lazada Indonesia