Home » Headline » 40 ASN Pemprov Dilaporkan ke Gubernur

40 ASN Pemprov Dilaporkan ke Gubernur

40 ASN Pemprov Dilaporkan ke Gubernur
PEGAWAI KALTARA – Gubernur terus menekankan terkait kedisiplinan agar PNS dan TKK Kaltara tak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan. Tampak sejumlah PNS dan TKK Senin (3/9) berbondong-bondong hendak mengikuti apel pagi.

TANJUNG SELOR - Puluhan nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkup Pemprov Kaltara dan Kabupaten Bulungan telah diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Untuk di Pemprov Kaltara, sudah diserahkan kepada Gubernur yang juga diberikan kepada Pj Sekprov dan masing-masing Kepala OPD yang personelnya terjaring razia tim gabungan berada di luar kantor saat jam kerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Kaltara, sebanyak 40 pegawai dan tenaga kontrak yang namanya tercatat dalam razia yang dilakukan bulan lalu. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengaku telah menerima laporan serta lampiran nama-nama tersebut. Kepada media, ia menegaskan setiap PNS pemprov yang ketahuan tidak disiplin (berada di luar kantor) saat jam kerja, akan diberikan sanksi secara benjenjang.
“Itu akan ditegur berjenjang. Kalau dia eselon II, maka gubernur atau sekda yang menegurnya. Kalau di bawahnya, maka Kepala Dinas (Kepala OPD) yang menegurnya,” kata Irianto, Selasa (4/9).
Sebagaimana diketahui, razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara bersama dengan instansi terkait lainnya, menjaring sejumlah PNS dan TKK yang sedang asyik di warung kopi, warung makan dan tempat lain saat jam aktif kerja. Karena tak dapat menunjukkan surat izin sebagaimana aturan yang sudah dibuat, maka puluhan abdi negara itu didata dan diserahkan kepada pejabat berwenang untuk ditindaklanjuti. “Memang hasil razia itu disampaikan kepada kepala dearah dan instansi berwenang. Selanjutnya, kita gunakan mekanisme yang ada. Soal sanksi ada aturannya,” ujarnya.
Diakui gubernur, untuk menegakkan disipilin pegawai tidak mudah. Perlu ketagasan pimpinan dalam membina sekaligus menindak sesuai dengan peraturan yang ada. “Setiap minggu apel dinasihati, tetapi tetap juga masih ada pelanggaran. Sanksi makin tegas, ada efek jera meski belum tentu bisa menyelesaikan semua. Tapi hal ini tujuannya menertibkan, supaya yang akan datang mereka berfikir untuk melakukan pelanggaran lagi,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon setuju dengan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah. Ia berharap razia lebih intens dilakukan, agar semakin berkurang pegawai yang berada di luar kantor saat jam kerja tanpa alasan yang jelas. “Kita apresiasi ketegasan yang diambil oleh pemprov. Hal yang paling penting adalah, bagaimana agar pegawai menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal pula. Bukan justru berada di luar saat jam-jam pelayanan,” tandasnya. 



Lazada Indonesia