Home » Headline » ASN Pemprov Kaltara Bersih dari Korupsi

ASN Pemprov Kaltara Bersih dari Korupsi

ASN Pemprov Kaltara Bersih dari Korupsi
BEBAS KORUPSI: Jajaran ASN di lingkungan Pemprov Kaltara Tak tersandung kasus rasuah.

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Kamis (13/9).
Dihimpun dari halaman resmi Kemendagri (13/9/20:59). Dapat diketahui bahwa BKN mencatat, ada 2.357 orang PNS pusat dan daerah yang telah divonis bersalah dan telah inkracht atau mempunyai kekuatan hukum dalam kasus tipikor.
Sejak tanggal tanggal 6 September 2018, BKN telah memblokir status kepegawaian PNS Daerah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 2.259 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 98 orang PNS pusat, masih dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut.
Dari rilis yang ada, Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu daerah yang pemerintah provinsinya bersih dari kasus PNS tersandung korupsi. Secara rinci untuk informasi tambahan, ada empat daerah lain yang PNS di lingkungan Pemprovnya juga tidak memakan uang negara. Yakni Pemprov DI. Yogyakarta, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemprov Maluku.
Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara, Abdul Madjid mengatakan, tidak adanya ASN yang tersandung kasus korupsi di ruang lingkup Pemprov Kaltara, menjadi cerminan tingkat profesionalitas para abdi negara. Dengan capaian ini, Pemprov Kaltara memiliki modal internal berkualitas untuk menyokong program pembangunan daerah yang baru berusia lima tahun dan memiliki wilayah perbatasan.
“Capaian ini wajib terus dipertahankan dalam mengemban tugas dan jabatan yang diberikan,” terang Madjid saat dikonfirmasi Koran Kaltara, Jumat (14/9).
Secara teknis untuk antisipasi terjerat dari kasus korupsi. Madjid mengingatkan, ASN termasuk dirinya harus konsisten menghindari maladministrasi keuangan. Menurutnya, ASN sudah difasilitasi terkait pendidikan dan pelatihan untuk mengelola keuangan. Baik yang terkait dengan porsi anggaran dan sistematika pembuatan laporan pertanggungjawaban.
“Maladministrasi keuangan ini selalu diwanti-wanti agar tidak terjadi. Harus teliti dan profesional dalam menggunakan anggaran yang diberikan. Jadi tidak ada temuan saat pemeriksaan,” lanjut Madjid.
Disamping itu, ASN juga harus bersikap proaktif terkait pengisian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) bagi PNS eselon III ke atas dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi eselon IV ke bawah. Selain proaktif, ASN juga harus sampaikan dengan jujur mengenai semua harta yang dimiliki.
“Jadi jangan takut kalau memang tidak salah. Penghitungan laporan harta kekayaan ini sudah detail. Jadi apabila memang mendapat warisan atau memiliki usaha yang meningkatkan kekayaan, sudah ada kolomnya sendiri,” jabar Madjid.
Terakhir, Madjid juga mengingatkan dirinya sendiri dan ASN lain untuk selalu mengingat instruksi dan arahan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dengan sikap profesionalitas dan menjunjung tinggi etika jabatan. Sehingga dalam menjalankan tugas, tidak sampai tertarik untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak nya.
“Pak Gubernur selalu tekankan kepada kita semua tentang profesionalitas dan etika jabatan dalam menjalankan tugas. Sebagai abdi negara, hal itu harus terus kita ingat. Sehingga tidak tergiur pada apa yang bukan menjadi miliknya,” ulas Madjid.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara, Suriansyah menjelaskan, setiap ASN selalu ditempa dengan pendidikan dan pelatihan berjenjang sesuai golongan dan jabatan yang diemban. Hal tersebut selain berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pada bidang kerjanya, juga berperan untuk membentuk mental ASN yang anti terhadap tindakan memakan uang negara atau menyalahgunakan jabatan yang dimiliki.
“BPSDM memaksimalkan program pembinaan ASN yang bersifat teknis dan juga dari sisi psikologis. Baik dari kompetensi dan mental mendapat porsi yang sama. Sehingga ditargetkan peran serta mereka terhadap program pembangunan daerah dan mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah bisa maksimal,” jabar Suriansyah.



Lazada Indonesia