Home » Politik » Pemilu 2019, Kaltara Masuk Kategori Rawan

Pemilu 2019, Kaltara Masuk Kategori Rawan

Pemilu 2019, Kaltara  Masuk Kategori Rawan
KOMITMEN – Bawaslu, KPU dan seluruh peserta pemilu 2019 di Kaltara sepakat pemilu damai dan bermartabat.

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, pada Selasa (25/9/2018). Seperti tahun-tahun sebelumnya, IKP ini adalah upaya untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini berbagai potensi pelanggaran pemilu.
Kerawanan di dalam IPK 2019 didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu yang inklusif dan benar. IKP 2019 diukur berdasarkan 4 dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelengaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.
Bawaslu membuat tiga ukuran skoring IKP 2019, yakni 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi. Secara nasional, rata-rata skor IKP 2019, yakni 49. Rinciannya 43,89 di dimensi konteks sosial politik, 53,80 penyelenggara penilai yang bebas dan adil, 50,65 kontestasi dan 46,18 partisipasi politik.
Untuk IKP Kaltara terdeteksi sebesar 49,24, sebagaimana yang dikatakan Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati. Berdasakan ukuran skoring, Kaltara masuk kategori cukup rawan. Bawaslu menegaskan tetap harus waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Sebagai pengawas semua tahapan harus kami anggap rawan sebagai bentuk antisipasi,” tegasnya, Kamis (27/9).
Lebih jauh dijelaskan, dalam tahapan yang sedang berjalan, Bawaslu sudah memiliki pengawas hingga tingkat perdesaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pengawas untuk terus bekerja melakukan tugas dan kewenangannya di semua tingkatan yang ada.
Selain itu, ia mengakui tahapan kampanye ada beberapa yang bisa berpotensi kerawanan dalam politik. Salah satunya adalah jadwal yang sudah dibuat oleh KPU yang bisa saja tidak diikuti oleh peserta pemilu. “Ketataan itu yang kadang jadi permasalan. Ini akan ditangani Bawaslu ketika ada laporan masuk ke kami,” tegasnya.
Sementara itu, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran yang signifikan meski ada catatan-catatan yang sudah diperoleh sebelum tahapan kampanye. Yang terpenting menurut Siti, bagaimana peserta pemilu tidak melakukan tindakan di luar ketentuan, dan masyarakat juga bisa lebih terbuka terhadap informasi adanya pelanggaran. 



Lazada Indonesia