Home » Utama » Soal CPNS, Pemuda Minta Hearing di DPRD

Soal CPNS, Pemuda Minta Hearing di DPRD

TANA TIDUNG- Terkait pemberitaan pada Jumat (28/9) lalu bahwa pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menolak berkas pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditepis dan dipertanyakan pula oleh organisasi kepemudaan asal Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Pasalnya organisasi kepemudaan terdiri dari KNPI KTT, GP2D Sesayap Hilir, hingga organisasi kepemudaan lainnya karena sebelumnya telah melakukan kordinasi dengan pihak BKD bahwa persoalan permintaan surat keterangan (suket) atau rekomendasi dari Universitas ataupun perguruan tinggi masuk dalam proses dan bukannya langsung ditolak sebab calon pelamar sendiri masih belum mendaftar.
“Bagaimana calon pelamar mau mendaftar dan ditolak sementara sampai saat ini mendaftar saja belum ada, makanya kita ingin sekali menyelesaikan segala permasalahan dan mencari solusi bagi putra daerah yang ingin sekali berjuang dan mengadu nasib pada penerimaan CPNS Tahun 2018 ini, dimana kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali atas upaya dan perjuangan pemerintah daerah mengupayakan usulan formasi sebelumnya sekitar 604 formasi meski hanya disetujui sekitar 214 formasi akan tetapi ini semua demi putra daerah supaya putra daerah inilah nantinya yang diharapkan dapat membangun kawasannya sendiri,” papar Ketua KNPI, Insuan Apriansyah pada Senin (1/10) kemarin.
Mengenai pendaftaran dan pemberkasan CPNS, organisasi kepemudaan yang telah duduk satu meja membahas sebelumnya setiap persoalan dan kendala yang akan dihadapi oleh anak daerah saat melakukan pendaftaran CPNS ini dilakukan pada Rabu malam (26/9) bertempat di Sekretariat KNPI di Jalan Inhutani, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap dimana dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KNPI, Insuan Apriansyah dan GP2D yang diwakili oleh Agus Misdianto dan Organisasi Pemuda Tidung Upun Taka yang diprakarsai oleh Didik Darmadi, Hamzah Anton, Tajudin Noor, Abdul Rahman, Darmansyah serta Wirahadi Rahmatsyah beserta rombongan anak muda lainnya dengan berkoordinasi langsung pihak BKD diwakili oleh Sekretaris BKD, Edi Sudarsono dan Munawir selaku Kasubbid yang membidangi Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 tersebut.
“Pada hari itu semua kami bahas untuk mencari solusi atas polemik yang terjadi guna memenuhi persyaratan sebagai peserta CPNS Tahun 2018, pada saat itu kami meminta BKD sebagai narasumber dalam rangka sosialisasi pendaftaran dan penyerahan berkas nantinya sehingga segala persoalan anak daerah bisa diakomodir dan segala kendala dapat terselesaikan dengan baik,” pintanya.
Disebutkannya, Untuk mengatasi segala persoalan yang dihadapi anak daerah ini untuk mengikuti penerimaan seleksi akan lebih baik dikomunikasikan dengan duduk satu meja menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan instansi yang berkompeten sesuai dengan fungsi dan tugasnya yakni DPRD, mereka mengaku langkah yang dilakukan atau dimuat pada pemberitaan adalah langkah yang kurang tepat sebab sebelumnya proses perjuangan organisasi kepemudaan ini telah dilakukan pada 26 September lalu di Sekretariat KNPI.
“Kami tetap meminta digelarnya hearing dengan DPRD dengan tujuan mencari solusi yang tepat bagi anak daerah yang saat ini sedang melakukan persiapan pemberkasan guna mengecek kesiapan kepanitiaan atau yang berhubungan dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 ini sehingga obyektif dalam bertindak,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia