Home » Utama » Penyelesaian Pendataan Asset Belum Tuntas

Penyelesaian Pendataan Asset Belum Tuntas

TANA TIDUNG- Pencapaian Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akibat banyaknya aset-aset dari kabupaten induk terdahulu, Bulungan yang hingga saat ini belum terselesaikan dikhawatirkan predikat WDP akan diperoleh kembali,
Sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPRD, M Yunus Yakau pada Senin (8/10) kemarin, mengatakan, bahwa persoalan aset merupakan salah satu dari sekian banyak catatan BPK RI saat memberikan predikat WDP, catatan-catatan inilah yang sampai saat ini belum sinkron dan ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan pemerintahan KTT.
Sebagai DPRD ia berharap persoalan aset ini segera diselesaikan supaya peningkatan predikat dapat diwujudkan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi harapan seluruh pihak yang ada di daerah ini.
“WDP akan kembali kita peroleh jika saja catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI saat pemberian predikat dilakukan dengan tanpa adanya tanggapan dan keseriusan pemerintah daerah untuk penyelesaiannya, memang sampai saat ini aset dari Bulungan yang menjadi kabupaten induk terdahulu pun masih ada ditambah dengan aset lainnya,” ujarnya tanpa mau merinci apa saja aset yang dimaksud.
Ia menilai pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati, Undunsyah bersama Wakil Bupati, Markus memiliki progres yang cukup baik dan maksimal terutama dalam hal pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan hingga bidang lainnya akan tetapi penyelesaian aset yang belum dialihkan dari kepemilikan aset terdahulu masih menjadi catatan dan penghalang WTP direalisasikan, untuk itu OPD wajib bekerja keras menuntaskannya.
“Kami sudah membahas dengan eksekutif terkait penyelesaian aset ini supaya jangan sampai berlarut, dan mendapatkan penyelesaian yang baik karena WDP selama beberapa tahun kita peroleh mengingatkan kita tidak ada peningkatan sama sekali dalam daerah padahal pemerintah sendiri sudah sangat berupaya melakukan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat hanya persoalan penyelesaian aset semata,” kata dia.
Apa yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dengan predikat WTP layak menjadi cambuk serta motivasi bagi KTT untuk mengikuti jejak dan belajar apa yang menjadi kendala, hambatan supaya lebih baik lagi kedepannya.
“Kalau mau maju kita tak perlu malu untuk belajar, lebih baik dilakukan penyelesaian segera daripada nanti-nanti akan berlarut jadinya, kita hanya menginginkan adanya peningkatan predikat supaya kita tidak cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh saat ini,” pintanya. 



Lazada Indonesia