Home » Headline » Klaim Tidak Intervensi Keadaan Sosial Masyarakat

Klaim Tidak Intervensi Keadaan Sosial Masyarakat

Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Timbul Sibarani menjelaskan, angka ketergantungan hidup saat ini tergolong belum mampu mengintervensi keadaan sosial masyarakat. Meskipun angkanya berada di atas rata–rata nasional, hal tersebut mampu ditutupi dengan perbandingan nilai pendapatan yang ada dalam setiap keluarga.
“Angka ini dilihatnya berdasarkan jumlah anggota keluarga yang kerja dan menghasilkan uang dan dibandingkan dengan berapa anggotanya yang ditanggung. Meski nilainya berada di atas rata–rata nasional, namun dari tingkat kesejahteraan belum berpengaruh besar. Terbukti keluarga yang di bawah garis kemiskinan juga menurun,” terang Timbul, Selasa (9/10).
Ia mengaku optimis, ke depannya beban ketergantungan hidup dapat dicarikan alternatif penyelesaian melalui peningkatan indikator kesejahteraan. Kemudian untuk persoalan adanya ledakan penduduk atau ketimpangan dalam jangka waktu panjang, belum menjadi masalah apabila disesuaikan dengan luas wilayah yang tersedia saat ini.
“Kami merencanakan antara investasi finansial dan sosial harus sejalan. Meskipun keluarga memiliki banyak tanggungan, namun pemenuhan pendidikan dan kesehatan harus terus diupayakan terjamin. Apalagi juga sudah difasilitasi melalui pemberian bantuan jaminan,” ujar Timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Sugiono mengatakan, penanganan angka beban ketergantungan hidup dapat ditempuh dengan menyelamatkan kelompok masyarakat dalam kategori rentan sosial atau mereka yang berada di ambang batas Garis Kemiskinan (GK). Upaya tersebut berfungsi agar generasi dalam keluarga rentan sosial bisa memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.
“Fokus utama untuk hal ini ada dua. Yakni memastikan mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan dan anak–anak mereka bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Sehingga nantinya mereka punya modal untuk memperbaiki keadaan keluarganya,” ujar Sugiono.
Dari aspek teknis pertumbuhan penduduk. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara, Pollymart Sijabat menjelaskan, pihaknya berupaya maksimal membentuk mindset masyarakat yang memahami pentingnya jarak antarkelahiran. Menurutnya, pemberian jarak tersebut bukan berarti masyarakat harus membatasi jumlah anak mereka dalam keluarga. Melainkan lebih pada adanya penyusunan persiapan dalam membesarkan anaknya dalam jangka waktu panjang.
“Jangan lihat KB dari pembatasan anak saja. KB ini berfungsi agar orangtua punya waktu untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Sehingga persoalan seperti beban ketergantungan hidup juga bisa terurai dengan sendirinya,” kata Pollymart.



Lazada Indonesia