Home » Headline » Ribuan Warga Perbatasan Tidak Beridentitas

Ribuan Warga Perbatasan Tidak Beridentitas

Ribuan Warga Perbatasan Tidak Beridentitas
KETERBUKAAN PUBLIK – Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan saat memberikan penjelasan soal progres administrasi kependudukan, khususnya di perbatasan Kaltara, Selasa (9/10).

TANJUNG SELOR – Sebagai provinsi yang memiliki wilayah terpencil dan sulit diakses khususnya di daerah perbasatan, Pemprov Kaltara harus melakukan upaya ‘jemput bola’ dalam mengatasi pesoalan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, sebagai intansi yang memiliki kewenangan terkait administrasi kependudukan, sejak dua tahun terakhir melakukan upaya terjun langsung ke sejumlah daerah di Kabupaten Nunukan dan Malinau bersama-sama dengan Disdukcapil kabupaten setempat.
Diakui oleh Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan, sejak 2017 menjajaki sejumlah daerah yang sulit dijangkau, secara bertahap pembenahan administrasi kependudukan semakin baik. Warga perbatasan yang sebelumnya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), kini sudah melakukan perekaman, bahkan sudah memiliki identitas sebagaimana yang diundangkan.
“Program sistem pelayanan administrasi pendudukan di wilayah perbatasan ini berjalan dengan baik karena kami bersama dengan kabupaten turun langsung dalam satu tim. Bahkan Kepala Dinas itu wajib ikut dalam tim sehingga dokumen yang ditandatangani wajib langsung bisa diselesaikan di tempat seperti akte kelahiran,” katanya, Selasa (9/10).
Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk Kaltara hingga Juli 2018 sebanyak 643.253 jiwa. Diakui oleh Samuel, untuk wilayah perbatasan diperkirakan masih ribuan warga yang belum memiliki e-KTP. Hal tersebut berdasarkan analisa pihaknya saat melakukan perekaman langsung selama dua tahun terakhir. Setiap kecamatan atau desa yang dikunjungi, masih ditemukan banyak warga yang harus melakukan perekaman ulang. Meski demikian, ia menyebutkan progres ‘jemput bola’ yang dilakukan sudah mencapai 95 persen warga yang terjangkau.
“Estimasi kami masih ada sekitar 5.000 warga yang belum miliki identitas. Tapi untuk datanya, kami akui tidak miliki hal itu (warga tidak miliki identitas). Yang tahu persis itu Kepala Desa atau Kecamatan. Makanya kami sebelum turun, koordinasi dengan mereka dulu untuk informasikan kepada masyarakat yang belum punya KTP atau akte kelahiran agar hadir utnuk melakukan perekaman,” bebernya.
Lebih jauh dijelaskan, persoalan data kependudukan, selain yang tidak memiliki KTP juga kop atau nomenklatur yang belum berubah. Samuel menerangkan, sejauh ini masih ada warga Kaltara yang memiliki KTP dengan kop Kalimantan Timur. “Permasalah provinsi, bagaimana supaya warga yang logonya masih Kaltim segera digantikan. Itu memang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami bersama dengan kabupaten/kota, karena memang mereka (kabupaten/kota) yang paham dengan teknisnya,” sebutnya.
Dalam waktu dekat, Disdukcapil kembali akan turun ke beberapa wilayah perbatasan setelah pada Juni 2018 lalu sudah masuk di Krayan Selatan, Krayan Hulu, Long Ampung dan Long Nawang. Meski akses cukup sulit dan biaya yang cukup mahal, pemprov tetap menjalankan program tersebut agar tidak ada lagi warga di Kaltara yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
“Biasanya kami 10 hari di lokasi. Kalau ke Malinau seperti Long Ampung harus naik pesawat lagi dengan kondisi over weight (kelebihan bagasi) karena banyak berkas dibawa. 20 Oktober nanti kami kembali ke perbatasan khususnya di Sebatik. Di Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur informasinya banyak warga di sana yang belum perekaman,” tuntasnya. 



Lazada Indonesia